Mubar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat merupakan daerah yang paling besar di Sulawesi Tenggara menganggarkan penanganan inflasi.
Tak tanggung-tanggung, daerah yang dipimpin Pj Bupati Bahri itu, mengalokasikan anggaran 11 persen atau sebesar Rp 12 miliar lebih dari Dana Transfer Umum (DTU).
Anggaran belanja wajib perlindungan sosial itu digunakan untuk operasi pasar murah, subsidi transportasi dan bantuan subsidi BBM nelayan.
“Dananya kita sudah salurkan. Saat realisasinya mencapai Rp 7,7 miliar atau 64 persen,” kata Bahri, Sabtu (3/12/2022).
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu berharap dengang pemberian bantuan itu, inflasi atau harga-harga produk barang dan jasa tidak perlu naik terlalu cepat.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Muna Barat, LM Taslim menerangkan, selain dari DTU, anggaran penanganan inflasi juga bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT). Adapun anggaran yang sudah dicairkan berupa subsidi transportasi sebesar Rp 378 juta dan operasi pasar murah sebesar Rp 1.199.500.000.
“Kita tinggal menunggu data subsidi nelayan. InsyaAllah, dalam waktu dekat akan terealisasi 100 persen,” tukasnya.
