Mubar – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. Bahri mengarahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh pihak untuk bekerja lebih ekstra lagi untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM yang bisa membuat kenaikan inflasi di daerah. Sebab, terjadinya inflasi dianggap sebagai kejadian luar biasa. Penanganannya pun disamakan seperti menghadapi kasus Covid-19.
Bahri menekankan, langkah utama yang dilakukan adalah membangun komunikasi di tengah-tengah publik. Masyarakat harus dibuat tenang agar tak menimbulkan kepanikan. Selanjutnya, para kepala Desa atau Lurah wajib mengontrol harga pasar dengan melibatkan satgas pangan.
“Pak Sekda segera adakan rapat bersama. Libatkan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang menyumbang inflasi daerah. Pastikan semua pihak bekerja,” tegas Bahri saat memimpin apel pagi yang digelar di pelataran Kantor Bupati, Senin (12/9).
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak serius pada terjadinya inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu yang lama, mengakibatkan angka kemiskinan mengalami peningkatan.
Pemerintah Kabupaten Mubar, Sulawesi Tenggara (Sultra) sendiri telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga menaruh perhatian lebih terkait penyaluran BBM bersubsidi di tiap-tiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Banyak temuan jika penyalurannya tidak tepat sasaran. Belum lagi adanya calo-calo yang menguasai pengisian BBM hingga mengakibatkan masyarakat lain tak mendapat bagian. Bahkan, kabarnya sebagian pengusaha terlibat dalam transaksi BBM bersubsidi itu.
“Masyarakat termasuk nelayan harus mendapatkan BBM untuk digunakan sesuai kebutuhan. Jangan ada yang dijual kembali,” katanya.
Jebolan STPDN 07 itu juga bakal turun lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada para penjual BBM subsidi. Pihak pemda akan bekerjasama dengan aparat TNI/POLRI dalam prosesnya. Jika ada temuan, maka sanksi tegas menanti.
“Kita harus pastikan betul jika BBM subsidi ini digunakan sesuai kebutuhan dan penyalurannya tepat sasaran. Hak masyarakat jangan dikurangi. Tidak ada lagi hari ini yang main-main dengan rakyat,” tandasnya.
Selain itu, hasil pertanian yang termasuk dalam gerakan tanam pangan cepat panen juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam menekan terjadinya inflasi. Misalnya, Desa Umba dan Sidamangura, Kecamatan Napano Kusambi. Kedua Desa tersebut berhasil mengekspor hasil tanaman cabai hingga ke manca negara.
Untuk itu, Bahri mengimbau seluruh Kades dan Lurah agar menerapkan hal serupa. Pemkab melalui Dinas Pertanian akan menyediakan bantuan berupa bibit dan pupuk. Dana yang disiapkan sekitar Rp100 juta per Desa/Kelurahan.
“Kita beri Rp 100 juta untuk membantu menekan inflasi di tiap-tiap wilayah untuk menerapkan gerakan tanam cepat panen,” pungkasnya.
