Bagaimana Sebenarnya Pembangunan Kompleks Bumi Praja Lawaroku Dari Sisi Lingkungan? Simak Penjelasannya

banner 468x60

Mubar – Rencana Pemerintah Kabupaten Muna Barat membangun kompleks gedung perkantoran dan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Ada tudingan pembangunan gedung perkantoran di wilayah Bumi Praja Laworoku di Kecamatan Sawerigadi ada sebuah pemufakatan jahat di dalamnya karena tidak memiliki analisis dampak lingkungan (amdal).

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Muna Barat Bahri mengajak semua kalangan untuk melakukan kajian terlebih dahulu berdasarkan aturan perundang-undangan.

Bahri menjelaskan, kajian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maka beberapa pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan Bumi Praja Laworoku antara lain, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing wajib melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana bagian komitmen dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 32 Tahun 2009.

Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup antara lain kajian lingkungan hidup strategis atau (KLHS) tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Selanjutnya perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 menyebutkan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi seperti:

-Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rinciannya, rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan

– Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Adapun kriteria usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, bauk yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan,

Kemudian, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya, Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik.

Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, dan Penerapan tehnologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi rencana usaha atau kegiatan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 1 angka 6 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021)

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggungjawab masing-masing wajib pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,

2. Setiap rencana usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: Amdal, UKL-UPL atau SPPL.

3. kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut pada angka 3 wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL

Berkenaan hal tersebut sebagai komitmen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pada tahun 2018 telah menetapkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yakni Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KHLS RTRW).

KHLS RTRW ditetapkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Muna Barat dan wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW.

KHLS RTRW kemudian menjadi bagian kelengkapan penetapan RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040.

Pembangunan Bumi Praja Laworoku yang pengaturan tata ruang telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 pada tahun anggaran 2022, dilaksanakan pematangan lahan dengan menaikan elevasi permukaan tanah melalui penimbunan yang kegiatan berdampak terhadap lingkungan hidup telah dilengkapi dokumen UKL-UPL.

Pemilihan UKL-UPL dimaksud dikarenakan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Muna Barat telah dilengkapi dengan dokumen KHLS sehingga dikecualikan dalam kewajiban memiliki Amdal sebagaimana kesimpulan tersebut di atas.

Secara ketentuan di atas terhadap kegiatan penimbunan di Bumi Praja Laworoku pada tahun 2022 dan pembangunan beberapa Gedung antara lain Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD pada Tahun 2023 yang telah dilengkapi dokumen UKL-UPL telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *