Mubar – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) mengalokasikan anggaran untuk pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar sebesar Rp. 30 miliar untuk tahun 2023 mendatang.
Pokir tersebut telah diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023. Hal itu disampaikan Pj Bupati Mubar, Bahri saat Rapat Paripurna Penyerahan KUA-PPAS 2023 di kantor DPRD Mubar, (15/11).
“Kebutuhan Pokir DPRD tahun 2023 sebesar Rp. 30 miliar. Hampir 8 persen dari belanja kita. Anggaran Rp. 30 miliar itu di luar perjalanan dinas,” ungkap Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri itu.
Kalau perjalanan dinas lanjutnya, nanti ditambah lagi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah-perubahan (APBD-P). “Perjalanan dinas nanti kita tambahkan lagi pada anggaran perubahan,” ujarnya.
Kata dia, pada dasarnya anggaran Rp. 30 miliar tersebut bukan Pokir diberikan langsung ke DPRD. Tetapi aspirasi para anggota dewan dari masyarakat yang melekat pada tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bukan kita kasih Pokir DPRD. Jadi ini dari usulan musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrembang), hasil aspirasi para anggota dewan Mubar di tingkat masyarakat,” katanya.
Dana hasil aspirasi para anggota dewan yang tertuang dalam KUA-PPAS itu, nantinya akan digerakkan pada kegiatan yang berbentuk fisik. Masing-masing OPD sudah merancang kebutuhan anggaran berdasarkan kepentingan masyarakat.
